AD – ART

ANGARAN DASAR ANGARAN RUMAH TANGGA
COMPLIANCE INDONESIA
PEMBUKAAN

Compliance Community Indonesia adalah wadah organisasi komunikasi propfesi bagi Compliance Specialist dibidang Norma Ketenagakerjaan, K3 Sistem Keamanan, Kode Etik dan juga Social Responsibility di Indonesia. Sampai saat ini, sudah tercatat 300 lebih Member yang bergabung dalam keanggotaan yang cakupannya tersebar di beberapa wilayah area Industri baik di Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi), Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai wadah Organisasi Komunikasi Profesi, saat ini, anggota dari Compliance Indonesia terpusat dibidang Industri Garment, Textile, Tas, Sepatu dan juga dibidang Kayu dan tidak menutup kemungkinan untuk industry electronic dan lainnya dapat bergabung dengan kami.

Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win- win situation) – konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

Perusahaaan perlu bertanggung jawab bahwa di masa mendatang tetap ada manusia di muka bumi ini, sehingga dunia tetap harus menjadi manusiawi, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan kini dan di hari esok.

 

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

PASAL 1

Organisasi ini bernama “COMPLIANCE INDONESIA “ selanjutnya dalam angaran dasar dan angaran rumah tangga disebut CCI.

PASAL 2

CCI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dideklarasikan pada hari Jumat, 28 Oktober 2017

PASAL 3

CCI berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk Region yang berkedudukan di tingkat kota atau provinsi

BAB II
AZAS, SIFAT DAN DASAR HUKUM

PASAL 4

CCI berazaskan persamaan, kebersamaan dan kekeluargaan untuk meraih satu tujuan

PASAL 5

CCI bersifat terbuka, tidak berpolitik, dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.

PASAL 6

Dasar hukum CCI adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berazaskan pada Pancasila dan Undangan Undang dasar 1945.

BAB II
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 7

CCI memiliki visi sebagai adalah wadah organisasi komunikasi propfesi bagi Compliance Specialist dibidang Norma Ketenagakerjaan, K3 Sistem Keamanan, Kode Etik dan juga Social Responsibility di Indonesia dan menjadi ajang komunikasi dan silaturhami.

PASAL 8

CCI memiliki misi memberi manfaat bagi Anggota dan mitra kerja serta dimana perusahaan angota bekerja dan pihak terkait serta berguna bagi masyarakat umum.

PASAL 9

Maksud dan Tujuan pembentukan CCI:

  1. Menjadi sarana interaksi sesama Anggota yang mempunyai profesi yang sama di bidang compliance atau kepatuhan agar dapat Membentuk sumber daya manusia yang mandiri, produktif dan berkemampuan di bidang compliance specialist
  2. Menjadi sarana diskusi dan tukar menukar informasi mengenai undang undang ketenagakerjaan, Kesehatan keselamatan kerja ( K3) serta mengembangkan kreatifitas di bidang compliance itu sendiri
  3. Menjadi contoh yang baik bagi Compliance,HSE Departement,HRD dan setiap orang yang terkait dalam pengembangan HSE/K3 di lingkungan perusahaan
  4. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan. sosial dan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
  5. Membentuk sumber daya manusia yang mandiri, produktif dan berkemampuan di bidang compliance specialist
  6. Mengembangkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing, profesional dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cakap mengenai bidang compliance specialist.
  7. Menciptakan manusia yang bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun terhadap bangsa dan mampu menjadikan dirinya sebagai pengawal norma tenagakerjaan.

BAB IV
ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

PASAL 10

Susunan Organisasi CCI terdiri atas:
1. Dewan Penasehat.
2. Pengurus Pusat.
3. Dewan Penasehat Wilayah.
4. Pengurus Wilayah.

PASAL 11

Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari: Pendiri; dan Anggota yang dianggap kompeten dan dipilih oleh Pendiri.

PASAL 12

Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua Umum;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Bendahara Umum;
4. Koordinator Humas;
5. Koordinator Keanggotaan;
6. Koordinator Kegiatan
7. Kordinator Merchandaiser
8. Koordinator Penelitian dan Pengambangan; dan
9. Koordinator lainnya yang dianggap perlu.

PASAL 13

Dewan Penasehat Region sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) Anggota dan dipilih serta disahkan oleh Dewan Penasehat.

Pengurus Region sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Koordinator Region ;
2. Wakil Koordinator Region ;
3. Bendahara;
4. Bagian Humas;
5. Bagian Keanggotaan;
6. Bagian Kegiatan.

PASAL 14

1. Ketua Umum CCI dipilih melalui Sidang Umum dan disahkan oleh Dewan Penasehat.
2. Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Pengurus Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah terpilih.
3. Ketua Umum dan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 2 (dua) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

PASAL 15

1. Koordinator Region sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipilih oleh Anggota dalam forum pemilihan Koordinator Region dan disahkan oleh Ketua Umum.
2. Forum pemilihan Koordinator Region sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Penasehat Region setelah berkoordinasi dengan Dewan Penasehat.

PASAL 16

Setiap daerah dapat membentuk Region setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat CCI.

PASAL 17

Anggota CCI adalah para pekerja yang berprosesi sebagai Compliance,HSE Departement,HRD dan setiap orang yang terkait dalam pengembangan HSE/K3 di lingkungan perusahaan dan bersedia mematuhi AD/ART CCI.

BAB VI
KEDAULATAN, SIDANG UMUM, DAN SIDANG ISTIMEWA

PASAL 18

Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh Anggota CCI melalui Sidang Umum yang dipimpin oleh Dewan Penasehat.

PASAL 19

1. Sidang Umum dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dalam rangka:
2. mendengarkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum; dan
3. memilih dan mengesahkan Ketua Umum.
4. Sidang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Penasehat.

PASAL 20

1. Sidang Istimewa dilaksanakan dalam rangka:

a. Perubahan AD/ART;
b. Pemberhentian Ketua Umum; dan/atau
c. Pembubaran CCI.

2. Sidang Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipimpin oleh Dewan Penasehat berdasarkan keputusan Dewan Penasehat dan/atau berdasarkan permintaan paling sedikit 50%+1 jumlah Anggota CCI.

BAB VII
LAMBANG DAN LOGO

PASAL 21
LAMBANG DAN LOGO

Makna :
Orang berpegangan tangan mempunyai makna saling tolong menolong dan bermemberi dukungan
Warna merah –kuning-hijau biru menerangkan walau kita berbeda tetapi tetap satu tujuan

FILOSOFI:
CCI MENJADI WADAH POSITIF UNTUK TUJUAN BERSAMA DENGAN MENYAMAKAN PRESEPSI, IDE, GAGASAN WALAUPUN BERBEDA LATAR BELAKANG, BIDANG USAHA NAMUN SALING BANTU MEMBANTU , MENDUKUNG SATU SAMA LAIN DEMI TERCAPAINYA CITA-CITA BERSAMA

BAB IX
SEMBOYAN

PASAL 22

Semboyan CCI adalah “WORK TOGETHER GROW TOGETHER “

BAB X
KEUANGAN

PASAL 23

Keuangan CCI di peroleh dari :

1. Biaya pendaftaran/daftar ulang Anggota;
2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
3. Sponsorship; dan/atau
4. Hasil Usaha organisasi.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 24

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga CCI dilakukan dalam Sidang Istimewa.

BAB XII
PEMBUBARAN COMPLIANCE INDONESIA

PASAL 25

Pembubaran CCI hanya dapat dilakukan dalam Sidang Istimewa yang dilaksanakan oleh Dewan Penasehat dan dilaksanakan khusus untuk itu.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

PASAL 26

Dalam masa peralihan, kekuasan di pegang oleh Dewan Penasehat.

BAB XIV
PENUTUP

PASAL 27

Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah berkoordinasi dengan Dewan Penasehat.

PASAL 28

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga COMPLIANCE NDONESIA ini di tetapkan pada tanggal 01 September 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan

ANGGARAN RUMAH TANGGA
COMPLIANCE INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

PASAL 1

Masa Keanggotaan CCI berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib.

PASAL 2

Hak Anggota CCI :
1. Mendapatkan dan mengunakan atribut CCI.
2. Mendapatkan keuntungan keanggotaan berupa informasi tentang tips dan kegiatan serta keuntungan lainya.
3. Mempunyai hak dipilih dan memilih.
4. Memberikan kritik dan usulan pada organisasi.
5. Memperoleh advokasi dari organisasi apabila terdapat kasus yang menyangkut pelaksanaan kegiatan organisasi.
6. Menyampaikan usulan lisan dan tulisan pada organisasi.
7. Berhenti atau mengundurkan diri.

Kewajiban Anggota CCI :
1. Mematuhi serta menjungjung tinggi AD/ART organisasi.
2. Mematuhi kebijakan, keputusan dan aturan yang telah ditetapkan.
3. Menjalankan program serta melaksanakan keputusan Pengurus organisasi.
4. Menghormati pendapat dan usulan sesama anggota organisasi.
5. Berperan serta dalam mengembangkan dan memajukan organisasi.
6. Menjaga nama baik organisasi.

PASAL 3

Keanggotaan CCI hilang karena :
1. Meninggal Dunia.
2. Dicabut dari keanggotaan CCI oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Penasehat.
3. Mengundurkan Diri.

BAB II
SEKRETARIATAN

PASAL 4

Kesekretariatan COMPLIANCE INDONESIA berkedudukan di Jl Raya Setu Komp Relife Greenville Cluster Flowerville Block H No 69 Setu Bekasi –Jawa Barat

BAB III
PEMILIHAN KETUA UMUM

PASAL 5

Ketua Umum CCI dipilih dalam Sidang Umum yang dipimpin oleh Dewan Penasehat melalui musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai maka dilakukan melalui suara terbanyak.

Persyaratan Calon Ketua Umum CCI:
1. Warga Negara Indonesia
2. Bekerja dan profesi sebagai compliance
3. Anggota CCI dan tidak terkena sanksi dan kasus organisasi, dan
4. Minimal 1 (satu) tahun menjadi anggota CCI

PASAL 6

Pengurus CCI mempunyai Hak dan Kewajiban :
1. Melaksanakan dan menunjung tinggi asas dan tujuan organisasi CCI
2. Melaksanakan segala ketetapan Rapat CCI
3. Wajib menjunjung tinggi AD/ART CCI;
4. Mewakili organisasi baik didalam maupun di luar organisasi
5. Berkewajiban menyusun program kerja
6. Berkewajiban memberikan laporan pertangung jawaban, dan
7. Berhak memberikan sanksi organisasi kepada anggota CCI yang melanggar AD/ART dan peraturan-peraturan yang berlaku di CCI.

PASAL 7

Rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam tata tertib organisasi CCI.

BAB IV
REGION COMPLIANCE INDONESIA

PASAL 8

Region adalah perwakilan CCI yang berada di daerah dan telah di sahkan oleh pengurus Pusat CCI.

PASAL 9

Kepengurusan dan keuangan Chapter diserahkan sepenuhnya kepada region masing-masing dan mengacu kepada AD/ART CCI.

PASAL 10

Kewajiban Region :
1. Wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan AD/ART CCI
2. Wajib melaporkan susunan kepengurusan kepada pengurus CCI
3. Wajib melaporkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pengurus CCI.

BAB V
ATTRIBUT DAN KELENGKAPAN

PASAL 11

Seragam Kemeja CCI

Warna Dasar : Biru Navy

PASAL 12

Sticker CCI

 

BAB VI
PEMILIHAN KETUA REGION DAN PENGURUS

PASAL 13

PEMILIHAN KETUA REGION
Pencalonan dan pemilihan ketua Regional dilakukan dalam sidang pleno Muscab

PASAL 14

SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA REGION

1. Syarat menjadi Ketua Region

a. Warga Negara Indonesia
b. Bekerja dan profesi sebagai compliance
c. Anggota CCI dan tidak terkena sanksi dan kasus organisasi, dan
d. Minimal 1 (satu) tahun menjadi anggota CCI

2. Pemilihan ketua Regional dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penjaringan bakal calon ketua regional
b. Pengesahan bakal calon ketua Regional
c. Penyampaian pokok-pokok pikiran calon ketua regional .
d. Pemilihan ketua regional
e. Pengesahan ketua regional

3. Penjaringan bakal calon ketua Reginal dilakukan dengan ketentuan, calon harus didukung/diajukan oleh sekurang-kurangnya 30 persen peserta.

4. Pemilihan ketua regional CCI dilaksanakan melalui suara terbanyak secara tertutup (pemungutan suara secara rahasia) dengan ketentuan seluruh peserta yang hadir ikut dalam pemilihan tersebut, dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Apabila tidak ada calon yang mendapatkan suara 50 persen + 1, maka diambil 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara terbanyak untuk dilaksanakan putaran kedua.
  2. Apabila dalam pemilihan tersebut salah satu calon ketua Regional mendapatkan suara 50 persen + 1 dari suara yang sah, maka calon tersebut secara otomatis menjadi ketua Regional terpilih.
  3. Apabila calon ketua Regional hanya 1 (satu) orang, maka calon tersebut langsung ditetapkan menjadi Ketua Regional dengan cara Aklamasi
  4. Ketua Regon dan Pengurus Region sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 2 (dua) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

BAB VII
MEDIA KOMUNIKASI

PASAL 15

Instagram : Compliance Community Indonesia
Facebook : Compliance Community Indonesia
Website : www.compliance-community.id
Email : info@ compliance-community.id

BAB VIII
PENUTUP

PASAL 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CCI akan diatur dalam melalui Keputusan Pengurus dan Dewan Penasehat.

TATA TERTIB
COMPLIANCE INDONESIA

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran dan menjadi Anggota:

  1. Para pekerja yang berprosesi sebagai Compliance,HSE Departement,HRD dan setiap orang yang terkait dalam pengembangan HSE/K3 di lingkunganperusahaan
  2. Mengisi formulir pendaftaran dengan sebenar-benarnya serta melengkapi persyaratan-persyaratannya, setelah menyerahkan formulir lengkap dengan persyaratannya baru dapat dinyatakan sebagai Calon Anggota
  3. Persyaratan sebagaimana dimaksud Point no 2 adalah:
    a. Membayar Biaya Pendaftaran Sebesar Rp, 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) untuk mendapatkan ( Uniform CCI +STIKER +KTA+Tali ID CCI + Buku AD/ART CCI )
    b. Pas Photo 4×6. Untuk KTA ( Kartu Tanda Angota )
  4. Untuk mendapatkan status Anggota,angota wajib memiliki KTA
  5. Setelah memenuhi syarat, setiap Anggota mendapatkan nomor ID CCI. Sticker CCI kaos CCI, buku saku AD/ART CCI dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan secara resmi oleh Pengurus Pusat.
  6. KTA berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui pengisian data kembali sesuai formulir pendaftaran.

Penggunaan Atribut Resmi:

  1. Wajib menggunakan atribut resmi cci pada tiap kegiatan resmi cci.
  2. Penggunaan atribut resmi cci diluar kegiatan resmi CCI wajib mendapatkan ijin Pengurus

Tata Tertib:

  1. Mematuhi AD/ART dan Peraturan CCI.
  2. Saling menghargai sesama Dewan Penasehat, Pengurus, Anggota, dan Calon Anggota.
  3. Aktif mempromosikan dan mempublikasikan CCI dan kegiatannya baik secara langsung, lewat media serta social media dengan sering membuka website CCI.

Sanksi Pelanggaran:

  1. Anggota/Calon Anggota yang melanggar AD/ART, Peraturan dan/atau Tata Tertib akan dikenakan sanksi melalui Keputusan Pengurus.
  2. Pengurus yang melanggar AD/ART, Peraturan dan/atau Tata Tertib akan dikenakan sanksi melalui Keputusan Pengurus setelah berkoordinasi dengan Dewan Penasehat.
  3. Pengurus dan Anggota yang tidak ada kabar selama 3 (Tiga) bulan akan diberikan sanksi teguran.
  4. Pengurus dan Anggota yang telah diberikan sanksi tidak ada kabar selama 3 (Tiga) bulan setelah sanksi berlaku akan kehilangan jabatan dan status keanggotaannya.
  5. Pengurus dan Anggota yang telah kehilangan jabatan dan status keanggotaannya wajib mencopot dan mengembalikan semua atribut resmi cci yang dimiliki kepada Pengurus.

Rapat-Rapat dan Pengambilan Keputusan:

  1. Rapat dilaksanakan oleh Pengurus dalam rangka membahas kegiatan CCI atau kegiatan lain yang dianggap perlu setelah berkoordinasi dengan Dewan Penasehat.
  2. Pimpinan Rapat dilaksanakan oleh Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan maka Pimpinan Rapat di laksanakan oleh Pengurus setelah berkoordinasi dengan Dewan Penasehat.
  3. Peserta Rapat adalah Anggota atau undangan yang wajib menanda-tangani daftar kehadiran.
  4. Pengambilan keputusan rapat-rapat dan sidang dilakukan melalui musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai maka dilakukan melalui suara terbanyak