Kode Etik Auditor

Kode etik auditor CCI ini masih dalam bentuk rancangan / draft perlu untuk dikaji dan di susun ulang kembali ....

 KODE ETIK ANGGOTA KELOMPOK PENGAWASAN KEPATUHAN  
  CCI     COMMUNITY COMPLIANCE INDONESIA  

Januari 2020

Dikeluarkan oleh Dewan Standar CCI – Community Compliance Indonesia untuk memperoleh tanggapan tertulis dari pihakpihak yang tertarik pada isu-isu auditing dan pelaporan kepatuhan.

KELOMPOK PENGAWASAN KEPATUHAN CCI

DEWAN STANDAR KEPATUHAN

2020 – 2022

Wati Ketua
Budi Wakil Ketua
Iwan Anggota
Bunga Anggota
Mawar Anggota
Agus Anggota
Yuli Anggota
Widodo Anggota

KODE ETIK KELOMPOK PENGAWASAN KEPATUHAN

PENDAHULUAN

PRINSIP DASAR ETIKA ANGGOTA KPK-CCI

Seksi 100  Prinsip-Prinsip Dasar Etika Anggota KPK-CCI

Seksi 110  Prinsip Integritas

Seksi 120  Prinsip Objektivitas

Seksi 130  Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati

Hatian Profesional

Seksi 140  Prinsip Kerahasiaan

Seksi 150  Prinsip Perilaku Profesional

PENDAHULUAN

Salah satu misi Community Compliance Indonesia (“CCI”) adalah untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi Auditor Kepatuhan yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional.  Sehubungan dengan hal tersebut, CCI telah memberikan tanggung jawab kepada Dewan Standar Profesional Auditor Kepatuhan CCI untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi Auditor Kepatuhan di Indonesia.

Kode Etik Profesi Auditor Kepatuhan (“Kode Etik“) ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B.  Bagian A dari Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut.  Bagian B dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu.

Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor Auditor Kepatuhan (“Region CCI“) atau Kumpulan Region CCI[1], baik yang merupakan anggota CCI maupun yang bukan merupakan anggota CCI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance[2] dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi.  Untuk tujuan Kode Etik ini, individu tersebut di atas selanjutnya disebut ”Praktisi”.  Anggota CCI yang tidak berada dalam Region CCI atau Kumpulan Region CCI dan tidak memberikan jasa profesional seperti tersebut di atas tetap harus mematuhi dan menerapkan Bagian A dari Kode Etik ini.  Suatu Region CCI atau Kumpulan Region CCI tidak boleh menetapkan kode etik profesi dengan ketentuan yang lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam Kode Etik ini.

Setiap Praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata lebih ketat dari Kode Etik ini.  Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini.

Kode Etik ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.

PRINSIP DASAR ETIKA AUDITOR

Daftar Isi

Halaman 

Seksi 100      Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi

Seksi 110      Prinsip Integritas

Seksi 120      Prinsip Objektivitas

Seksi 130        Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-Hatian profesional

Seksi 140      Prinsip Kerahasiaan

Seksi 150      Prinsip Perilaku Profesional

SEKSI 100 PRINSIP-PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI

Pendahuluan

100.1        Salah satu hal yang membedakan profesi Auditor Kepatuhan dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi Auditor Kepatuhan dalam melindungi kepentingan publik.  Oleh karena itu, tanggung jawab profesi Auditor Kepatuhan tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja.  Ketika bertindak untuk kepentingan      publik,       setiap Praktisi           harus mematuhi      dan menerapkan seluruh  prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini.

100.2 Kode Etik ini terdiri dari dua bagian.  Bagian A dari Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi untuk setiap Praktisi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut.  Kerangka konseptual tersebut memberikan pedoman terhadap prinsip dasar etika profesi.  Setiap Praktisi wajib menerapkan kerangka konseptual tersebut untuk mengidentifikasi ancaman (threats) terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dan mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut.  Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan[3], maka pencegahan (safeguards) yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau  menguranginya  ke tingkat yang dapat diterima, sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi tetap terjaga.

100.3 Bagian B dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu dan  contoh-contoh pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, serta memberikan contoh-contoh situasi ketika pencegahan untuk mengatasi ancaman tidak tersedia, dan oleh karena itu, setiap kegiatan atau hubungan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh Praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi harus dihindari.

Prinsip Dasar

100.4         Setiap Praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini:

  • Prinsip integritas.

Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

  • Prinsip objektivitas.

Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas,  benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

  • Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (professional competence and due  care).

Setiap Praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan.  Setiap Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

  • Prinsip kerahasiaan.

Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.  Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau  pihak ketiga.

  • Prinsip perilaku profesional.

Setiap Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Masing-masing prinsip dasar etika profesi tersebut dijelaskan secara lebih rinci pada Seksi 110 – 150 dari Kode Etik ini.

Pendekatan Kerangka Konseptual

100.5 Ancaman terhadap kepatuhan Praktisi pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi dalam situasi tertentu ketika Praktisi melaksanakan pekerjaannya.  Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk menjelaskan setiap situasi yang dapat menimbulkan ancaman tersebut beserta pencegahan yang tepat dalam Kode Etik ini.  Selain itu, karena berbedanya sifat perikatan dan penugasan pekerjaan, pencegahan yang diterapkan untuk menghadapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat berbeda untuk situasi yang berbeda.  Kerangka konseptual mengharuskan Praktisi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik, serta tidak hanya mematuhi seperangkat peraturan khusus yang dapat bersifat subjektif.

Kode Etik ini memberikan suatu kerangka untuk membantu Praktisi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.  Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima, sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi tetap terjaga.

100.6        Setiap Praktisi harus mengevaluasi setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi ketika ia mengetahui, atau seharusnya dapat mengetahui, keadaan atau hubungan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi.

100.7        Setiap Praktisi harus memperhatikan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan signifikansi suatu ancaman.  Jika Praktisi tidak dapat menerapkan pencegahan yang tepat, maka ia harus menolak untuk menerima perikatan tersebut atau menghentikan jasa profesional yang diberikannya, atau bahkan mengundurkan diri dari perikatan tersebut.

100.8        Praktisi mungkin saja melanggar suatu ketentuan dalam Kode Etik ini secara tidak sengaja.  Tergantung dari sifat dan signifikansinya, pelanggaran tersebut mungkin saja tidak mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi jika pelanggaran tersebut dapat dikoreksi sesegera mungkin ketika ditemukan dan pencegahan yang tepat telah diterapkan.

100.9        Bagian B dari Kode Etik ini mencakup contoh-contoh yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual bagi Praktisi.  Contoh-contoh tersebut bukan merupakan suatu daftar lengkap mengenai semua situasi yang dihadapi oleh Praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.  Oleh karena itu, tidak cukup bagi Praktisi untuk hanya mematuhi contoh-contoh yang diberikan, melainkan harus menerapkan juga kerangka konseptual tersebut dalam berbagai situasi yang dihadapinya.

Ancaman dan Pencegahan

100.10      Kepatuhan  pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi.  Ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  • Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan[4] maupun kepentingan lainnya dari Praktisi maupun anggota keluarga langsung[5]atauanggota keluarga dekat[6]dari Praktisi;
  • Ancaman telaah-pribadi, yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh Praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan   tersebut;
  • Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika Praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari Praktisi tersebut;
  • Ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika Praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya; dan
  • Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika

Praktisi dihalangi untuk bersikap objektif.

100.11      Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya       ke       tingkat            yang   dapat diterima          dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  • Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan; dan
  • Pencegahan  dalam lingkungan kerja.

100.12 Pencegahan  yang dibuat oleh profesi, perundang–undangan, atau peraturan mencakup antara lain:

  • Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi;
  • Persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional

berkelanjutan;

  • Peraturan tata kelola perusahaan;
  • Standar profesi;
  • Prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi

profesi atau regulator;

  • Penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh Praktisi.
  1. Bagian B dari Kode Etik ini membahas pencegahan dalam

lingkungan kerja.

  1. Pencegahan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengidentifikasi atau menghalangi perilaku yang tidak sesuai dengan etika profesi.  Pencegahan tersebut dapat dibuat oleh profesi, perundang–undangan, peraturan, atau pemberi kerja, yang mencakup antara lain:
  • Sistem pengaduan yang efektif dan diketahui secara umum yang dikelola oleh pemberi kerja, profesi, atau regulator, yang memungkinkan kolega, pemberi kerja, dan anggota masyarakat untuk melaporkan perilaku Praktisi yang tidak profesional atau yang tidak sesuai dengan etika profesi.
  • Kewajiban yang dinyatakan secara tertulis dan eksplisit untuk melaporkan pelanggaran etika profesi yang terjadi.

100.15      Sifat pencegahan yang diterapkan sangat beragam, tergantung dari situasinya.  Dalam memberikan pertimbangan profesionalnya terhadap pencegahan          tersebut,       setiap Praktisi           harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan tidak dapat diterimanya pertimbangan tersebut oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pengetahuan mengenai signifikansi ancaman dan pencegahan yang diterapkan.

Penyelesaian Masalah yang Terkait dengan Etika Profesi

100.16      Dalam mengevaluasi kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, Praktisi mungkin diharuskan untuk menyelesaikan masalah dalam penerapan prinsip dasar etika profesi.

100.17      Ketika memulai proses penyelesaian masalah yang terkait dengan etika profesi, baik secara formal maupun informal, setiap Praktisi baik secara individu maupun bersama-sama dengan koleganya, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  • Fakta yang relevan;
  • Masalah etika profesi yang terkait;
  • Prinsip dasar etika profesi yang terkait dengan masalah etika profesi yang  dihadapi;
  • Prosedur internal yang berlaku; dan
  • Tindakan alternatif.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Praktisi harus menentukan tindakan yang sesuai dengan prinsip dasar etika profesi yang diidentifikasi.  Praktisi harus mempertimbangkan juga akibat dari setiap tindakan yang dilakukan.  Jika masalah etika profesi tersebut tetap tidak dapat diselesaikan, maka Praktisi harus berkonsultasi dengan pihak yang tepat pada Region CCI atau Kumpulan Region CCI tempatnya bekerja untuk membantu menyelesaikan masalah etika profesi  tersebut.

  1. Jika masalah etika profesi melibatkan konflik dengan, atau dalam, organisasi klien atau pemberi kerja, maka Praktisi harus mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit.
  1. Praktisi sangat dianjurkan untuk mendokumentasikan substansi permasalahan dan rincian pembahasan yang dilakukan atau keputusan yang diambil yang terkait dengan permasalahan tersebut.
  1. Jika masalah etika profesi yang signifikan tidak dapat diselesaikan, maka Praktisi dapat meminta nasihat profesional dari organisasi profesi yang relevan atau penasihat hukum untuk memperoleh pedoman mengenai penyelesaian masalah etika profesi yang terjadi tanpa melanggar prinsip kerahasiaan.  Sebagai contoh, ketika menemukan kecurangan (fraud), Praktisi harus mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum dalam menentukan ada tidaknya keharusan untuk melaporkan tanpa melanggar prinsip kerahasiaan.
  1. Jika setelah mendalami semua kemungkinan yang relevan, masalah etika profesi tetap tidak dapat diselesaikan, maka Praktisi harus  menolak untuk dikaitkan dengan hal yang menimbulkan masalah etika profesi tersebut.  Dalam situasi tertentu, merupakan suatu langkah yang tepat bagi Praktisi untuk tidak melibatkan dirinya dalam tim perikatan[7] atau penugasan tertentu, atau bahkan mengundurkan diri dari perikatan tersebut atau dari Region CCI atau Kumpulan Region CCI tempatnya bekerja.

SEKSI 110 PRINSIP INTEGRITAS

110.1        Prinsip integritas mewajibkan setiap Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.

110.2        Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

  • Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan;
  • Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hatihati; atau
  • Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

110.3 Praktisi tidak melanggar paragraf 110.2 dari Kode Etik ini jika ia memberikan laporan yang dimodifikasi atas hal-hal yang diatur dalam paragraf 110.2 tersebut.

SEKSI 120 PRINSIP OBJEKTIVITAS

120.1 Prinsip objektivitas mengharuskan Praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

120.2 Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya.  Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut.  Setiap Praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

SEKSI 130 PRINSIP KOMPETENSI SERTA SIKAP KECERMATAN DAN KEHATI-HATIAN

PROFESIONAL 

130.1        Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap Praktisi untuk:

  • Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan  untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan
  • Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

130.2        Pemberian          jasa     profesional    yang   kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional.  Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut:

  • Pencapaian kompetensi profesional; dan
  • Pemeliharaan kompetensi profesional.
  1. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis           profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat       diperlukan     untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan Praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional.
  1. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap Praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan.
  1. Setiap Praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.
  1. Bila dipandang perlu, Praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa profesional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa profesional yang diberikan.

SEKSI 140 PRINSIP KERAHASIAAN

140.1        Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap Praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

  • Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar Region CCI atau Kumpulan Region CCI tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; dan
  • Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
  1. Setiap Praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya.  Setiap Praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya.
  1. Setiap Praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja.
  1. Setiap Praktisi harus mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan informasi terjaga dalam Region CCI atau Kumpulan Region CCI tempatnya bekerja.
  1. Setiap Praktisi harus menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu untuk memastikan terlaksananya prinsip kerahasiaan oleh mereka yang bekerja di bawah wewenangnya, serta pihak lain yang memberikan saran dan bantuan profesionalnya.
  1. Kebutuhan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara Praktisi dengan klien atau pemberi kerja.  Ketika berpindah kerja atau memperoleh klien baru, Praktisi berhak untuk menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya.  Namun demikian, Praktisi tetap tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh sebelumnya dari hubungan profesional atau hubungan bisnis.
  1. Di bawah ini merupakan situasi-situasi yang mungkin mengharuskan Praktisi untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau ketika pengungkapan tersebut dianggap tepat:
  • Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja;
  • Pengungkapan yang diharuskan oleh hukum, sebagai contoh:
  • Pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang pengadilan; atau
  • Pengungkapan kepada otoritas publik yang tepat mengenai suatu pelanggaran hukum; dan
  • Pengungkapan yang terkait dengan kewajiban profesional untuk mengungkapkan, selama tidak dilarang oleh ketentuan hukum:
  • Dalam mematuhi pelaksanaan penelaahan mutu yang

dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator;

  • Dalam menjawab pertanyaan atau investigasi yang

dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator;

  • Dalam melindungi kepentingan profesional Praktisi dalam sidang pengadilan; atau
  • Dalam mematuhi standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku.

140.8 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, setiap Praktisi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  • Dirugikan tidaknya kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga, jika klien atau pemberi kerja mengizinkan  pengungkapan informasi oleh Praktisi;
  • Diketahui tidaknya dan didukung tidaknya semua informasi yang relevan.  Ketika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti, atau ketika informasi tidak lengkap, pertimbangan profesional harus digunakan untuk menentukan jenis pengungkapan yang harus dilakukan; dan
  • Jenis komunikasi yang diharapkan dan pihak yang dituju.  Setiap Praktisi harus memastikan tepat tidaknya pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut.

SEKSI 150 PRINSIP PERILAKU PROFESIONAL

150.1        Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.  Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

150.2        Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap Praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi.  Setiap Praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut:

  • Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
  • Membuat pernyataaan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain.

[3] Suatu hal yang tidak penting dan tidak mempunyai dampak.

[4] Suatu penyertaan dalam saham atau efek ekuitas lainnya, atau suatu pemerolehan hutang, pinjaman, atau instrumen hutang lainnya, dari suatu entitas, termasuk hak dan kewajiban untuk mendapatkan penyertaan atau pemerolehan tersebut serta hasil yang terkait secara langsung dengannya.

[5] Suami atau istri atau orang yang menjadi tanggungan.

[6] Orang tua, anak, atau saudara kandung yang bukan merupakan anggota keluarga langsung.

[7] Semua personil yang terlibat dalam suatu perikatan, termasuk tenaga ahli dari luar Region CCI yang digunakan dalam pelaksanaan perikatan tersebut.